Tags

, , ,


By ST&AW

Sejarah telah membuktikan bahwa sistem pemerintahan bukanlah sistem baku, melainkan sistem yang dinamis, dapat berubah atau diubah sesuai dengan perkembangan jaman. Seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia pernah mengalami perubahan sistem pemerintahan. Sejarah sistem pemerintahan kita dimulai dari pembentukan negara Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus, 1945 setelah melalui perjuangan panjang Indonesia lahir sebagai buah kesepakatan dari berbagai anak bangsa. Pancasila dan UUD1945 lahir sebagai falsafah dan dasar negara dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagaimana dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)? DPD adalah salah satu produk reformasi 1998. Reformasi yang menghasilkan perubahan UUD 1945 secara fundamental yaitu, amandemen UUD 1945 yang menghasilkan tata negara dan lembaga baru, dalam sejarah kenegaraan Indonesia. Pembentukan DPD bertujuan untuk membangun sistem politik yang efektif, aspiratif yang mencerminkan konstituen berdasarkan wilayah, juga dapat dikatakan sebagai tonggak kelahiran sistem pemerintahan otonom.
DPD adalah lembaga parlemen, evolusi dari fraksi golongan yang diubah menjadi keterwaklian berdasarkan wilayah. DPD dibentuk sebagai wadah aspirasi rakyat di daerah. Sebagai tonggak sistem pemerintahan yang otonom, sementara undang-undang otonomi daerah sudah berjalan, DPD masih berkutat pada pembahasan lingkup wewenang dan tanggung jawab. Ironis, lembaga aspirasi rakyat yang kelahirannya mewakili tonggak pembentukan pemerintahan yang otonom dalam perjalananya tersalip oleh penerapan sistem otonomi daerah.
Pembentukan sistem politik dan pemerintahan yang efektif bukanlah sekedar siapa mendahului apa. Pembentukan sistem politik dan pemerintahan yang efektif adalah pembentukan sistem yang dapat menyalurkan, mengelola, dan memberikan solusi aspirasi rakyat. Jadi bagaimana hubungan DPD dengan otonomi daerah?
DPD adalah lembaga representasi sistem politik yang otonom. Sedangkan, otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang otonom. Kesepakatan politik melahirkan pemerintahan. Kesepakatan yang dilegalisasi membentuk sistem politik yang selanjutnya melahirkan sistem pemerintahan. Jadi DPD adalah hasil kesepakatan politik reformasi 1998 yang dilegalisasi yang selanjutnya membuahkan sistem pemerintahan yang dilegalisasi dengan UU otonomi daerah.
Dalam sistem politik Indonesia DPD tidak berdiri sendiri. DPD merupakan bagian dari sistem politik nasional. Lembaga yang sudah dilegalisasi oleh undang-undang diantaranya DPR (Dewan Perwakilan Rayat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rayat Daerah). DPR merupakan lembaga yang menampung, mengelola dan penyalurkan aspirasi konstituen yang cakupannya nasional. DPRD merupakan lembaga yang menampung, mengelola dan penyalurkan aspirasi konstituen yang cakupannya dibatasi oleh teritorial daerah. Sekarang ini, baik DPR, DPRD dan DPD mekanisme keanggotaannya melalui pemilihan langsung. Jumlah anggota DPD sebanyak 132 kursi. Keanggotaan DPD dipatok, setiap satu propinsi diwakili oleh empat anggota. Undang-undang Nomor 10/2008 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya memuat ketentuan jumlah keanggotaan DPD masih menjalani proses pengkajian untuk menentukan dasar penentuan jumlah anggota DPD pada setiap wilayah.
Selama ini positioning DPD tidak jelas, padahal lembaga ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah pada sistem politik dan pemerintahan kita. Ketidakjelasan posisi DPD tidak terlepas dari sejarahnya dan framwork sistem pemerintahan terbatas. Momentum kelahiran DPD sebagai akomodasi perubahan fraksi golongan warisan sistem pemerintahan orde baru sangat tepat. Namun, momentum tersebut menyisakan kebimbangan, pada kala itu dihadapkan ada dua pilihan yaitu, menempatkan posisi DPD seperti lembaga legislator lainnya, mengacu pada sistem federal atau menempatkan DPD sebagai lembaga apresiasi dan evaluasi, mengacu pada bentuk NKRI. Ketergesa-gesaan dan berbagai pertimbangan lainnya yang mengacu pada sistem pemerintahan presidensil menjadikan DPD penyalur aspirasi yang tanpa taring.
Selama kita terjebak analogi pemerintahan federal dan presidensil dan dalam penetapannya mengacu pada sistem demokrasi barat kita tidak dapat membenahi posisi DPD secara tepat. Membenahi posisi DPD secara tepat berarti memberi ruang bagi DPD supaya lebih berperan serta dalam sistem politik dan pemerintahan karena sebenarnya DPD memiliki posisi dan peran strategis.
DPD sebagai penyeimbang aspirasi dan evaluasi dalam pembentukan legislasi yang memenuhi aspirasi yang lebih komperhensif masyarakat daerah. Kedudukan anggota DPD yang tidak melalui jalur kepartaian menjadi alternatif pemecahan masalah ketika legislasi mengalami kebuntuan. Perkembangan politik Indonesia yang lebih mengarah pada politik praktis, tidak jarang keputusan atau undang-undang yang ditetapkan oleh DPR tidak mewakili aspirasi masyarakat daerah. Pada situasi yang demikian, dimana dinamika politik mengarah pada habit liberal dibutuhkan second layer yang dapat menjaga kemurnian aspirasi masyarakat daerah.
Bagaimana dengan kewenangan legislasi DPD? Dengan menggunakan pemahaman logika umum terasa aneh jika lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat tidak mempunyai kewenangan legislasi. DPD adalah representasi dari daerah, berasal dai putra daerah dan dipilih langsung oleh rakyat daerah. Dalam kontek sistem politik, kewenangan legislasi DPD menjadi polemik karena kelahiran DPD memandai perubahan sistem politik yang dikenal “Bikameral”. Sistem politik dua kamar yang diterapkan di Inggris, Amerika dan sebagian besar negara Eropa yang menganut sistem demokrasi.
Bikameral merupakan bentuk pengejawantahan pembagian kekuasaan atau kewenangan yang menjadi ciri utama sistem demokrasi. Sejenak kita letakan label “Bikameral” untuk membahas kedalaman fungsi legislasi DPD dalam lingkup sistem politik dan pemerintahan. Sistem politik yang terbentuk atas kesepakatan politik bertujuan sebagai penyalur aspirasi rakyat supaya lebih efektif. Keberadaan DPD tidak terlepas dari sistem politik yang sudah dibangun.
Dalam upaya memperkuat kelembagaan, mencakup fungsi tugas dan wewenang, perlu diambil langkah strategis supaya DPD dapat lebih berperan dalam pembangunan nasional, khususnya penyaluran aspirasi daerah. Dalam acara diskusi yang bertemakan “Peran, Fungsi dan Aktualisasi Senat”, yang diadakan di gedung DPR/MPR/DPD, Irman Gusman selaku Ketua DPD telah nyetatakan bahwa DPD sudah menamakan diri sebagai senat (Selasa, 3/4/12). Jadi, dapat dikatakan bahwa, sekarang DPD sudah menisbatkan dirinya sebagai senator Indonesia.
Pengumbahan sebutan nama dari DPD menjadi senta adalah langkah strategis yang kedepannya dapat meningkatkan peran dan memperkuat kelembagaan DPD. Merujuk pendapat pakar hukum tata negara, Todung Mulya Lubis, jika DPD gagal memperjuangkan penguatan kewenangannya pada periode sekarang, dikhawatirkan posisinya akan semakin lemah setelah tahun 2014.
Pengumabah sebutan DPD menjadi senat dapat menjadi pintu masuk awal untuk merekonstruksi fungsi, tugas dan wewenang DPD. DPD dengan posisi strategisnya dapat menjadi alternatif sistem politik yang efektif menampung, mengelola dan menyuarakan aspirasi masyarakat dareah. Adapun, hubungan DPD dalam lingkup pemerintahan dapat disesuaikan dengan UU awal pembentukan DPD yaitu melalui amandemen kelima UUD 1945. Melalui fungsi aktif DPD, rakyat mempunyai lembaga yang dapat meyalurkan aspirasinya secara teritorial. Dan, jika fungsi ini berjalan, saya yakin permasalahan didaerah akan dapat diminimalisir dan teruraikan.