Tags

, , ,


By Antasena Wiyono

Ekonomi nasional dalam kurun waktu lima tahun ini mampu tumbuh rata-rata sekitar 6%. Kendatipun demikian, sebenarnya ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 6% per tahun jika sumber energi dapat terpenuhi. Energi dan sumber daya mineral lainnya merupakan modal utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Percepatan pembangunan ekonomi yang dimulai dari pembangunan infrastruktur sebagai sarana dan prasarana publik serta pembangunan industri untuk meningkatkan nilai tambah membutuhkan ketersediaan energi dan sumber daya mineral lainnya.

Selama ini, kebutuhan energi nasional belum dapat terpenuhi secara maksimal. Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara pengeskpor minyak bumi. Cadangan minyak Indonesia berdasarkan para ahli perminyatkan dan Kementerian ESDM hanya menukupi untuk kurun waktu 30 tahun kedepan. Sumber daya mineral baik logam maupu non logam merupakan bahan baku utama untuk memasok besi, baja, bahan kimia, pupuk yang termasuk dalam golongan industri primer yang ketersediannya berdampak pada produk turunan.

“Ada gula, ada semut.” Peribahasa tersebut cocok untuk menggambarkan pertambangan nasional. Kisruh tambang dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak jaman Hindia-Belanda tambang menjadi rebutan antara Inggris, Jepang dan Belanda yang ada waktu itu menguasai Indonesia.

Setelah era reformasi, pertambangan di Indonesia dibuka untuk umum. Ketentuan perambangan diperlonggar yang membuat siapapun dapat menjadi bos tambang. Undang-undang otonomi daerah membawa angin segar bagi pengusaha dan penguasa lokal sehingga dapat menikmati kue sumber daya ekonomi yang sebelumnya hanya dimiliki pemerintah dan perusahaan besar.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah mentetapkan hak dan kewajiban daerah, yang diantaranya dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak:

  1. a)      mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
  2. b)      memilih pimpinan daerah;
  3. c)      mengelola aparatur daerah;
  4. d)     mengelola kekayaan daerah;
  5. e)      memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
  6. f)       mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
  7. g)      mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
  8. h)      mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan.

Setelah pemberlakuan undang-undang otonomi, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam pengurusan perijinan pertambangan dan dapat memungut langsung pajak pertambangan sebagai pendapatan asli daerah. Pasa 37, Bab VII, UU No.4 Tahun 2009 tentang minerba menetapkan jenjang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dimulai dari bupati/ walikota apabila WIUP berada di dalarn satu wilayah kabupaten/kota; gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota seternpat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataanya pengelolaan dan pemanfaatan tambang mineral dan batubara yang sudah diatur dalam undang-undang No. 4 tahun 2009 dan undang-undang otonomi daerah malah menimbulkan banyak konflik antara masyarakat dan pengusaha di daerah. Koordinasi vertikal, antar departemen dan koordinasi horisontal antar pusat dan daerah dalam hal pertanahan, wilayah dan hak guna lahan menjadi penyebab utama terjadinya konfilk antara masyarakat dan pengusaha.

Selain itu, peraturan ijin usaha pertambangan yang longgar yang tidak menyertakan syarat atau kriteria perusahaan yang dapat mengeksplorasi atau mengelola tambang, menjadikan banyak perusahaan tambang baru yang secara modal tidak mencukupi, memenuhi untuk melaksanakan pertambangan yang ramah lingkungan. Saat ini, sangat banyak perusahaan tambang batubara yang kecil-kecil melakukan kegiatan eksplorasi. Akibatnya, karena teknologi dan sumber dana yang tidak memadai dari perusahaan tambang batubara bersekala kecil tersebut, pemanfaatan atau pengelolaan tambang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan dan masyarakat lokal.

Apakah landasan tersebut yang membuat pemerintah mengeluarkan Permen No. 7 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral? Permen No. 7 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral yang dikeluarkan dan berlaku mulai tertanggal 6 Februari 2012 mengejutkan semua pihak, terutama pengusaha tambang nasional.

Dalam Permen No. 7 Tahun 2012 dalam rangka meningkatkan nilai tambah mineral baik logam, non logam dan batuan, sumber daya mineral tidak dapat dijual secara mentah. Perusahaan tambang di wilayah Indonesia tidak diperbolehkan menjual bahan mentah mineral ke ke luar negeri. Penjualan nineral tambang harus melalui pengolahan yang dilakukan di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah keokonomian.

Kontan saja, pengusaha tambang nasional tidak terima dengan peraturan tersebut. Permen No. 7 Tahun 2012 diangkap merugikan pengusaha pertambangan nasional. Intinya, pengusaha pertambangan nasional belum siap melaksanaan peraturan tersebut, karena berbagai faktor yang diantaranya infrastruktur dan waktu pemberlakuan yang sangat cepat, tanpa melalui perundingan atau dengan pendapat dari pihak pengusaha. Sosialisasi yang hanya tiga bulan dipandang terlalu pendek oleh pengusaha. Sepertinya, pengusaha tidak dapat melaksanakan peraturan tersebut, yang dipandang sangat membebani pengusaha.

Dalam upaya menggagalkan Permen No. 7 Tahun 2012, pengusaha pertambangan nasional telah membentuk Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO). Pihak pengusaha telah melakukan perhitungan bisnis, bahwasannya Permen tersebut akan menimbulkan PHK dan mengurai pendapatan daerah. Pengusaha juga telah menelaah, bahwasannya Permen No. 7 Tahun 2012 tumpang tindih dengan UU No.4 Tahun 2009 dan tidak sesuai dengan UU Otonomi Daerah.

Salah satu semangat yang diusung oleh Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah kewajiban peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batubara di dalam negeri. Lebih tegas lagi pada pasal 170 dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pemegang kontrak karya yang sudah beroperasi produksi wajib melaksanakan pemurnian di dalam negeri selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan yaitu pada tahun 2014.

Dengan diberlakukannya Permen No.7 Tahun 2012 secara otomatis semua perusahaan tambang tidak diperbolehkan mengekspor komoditas dalam bentuk bahan baku,melainkan dalam bentuk bahan jadi atau setengah jadi. Peraturan ini juga mewajibkan pengusaha tambang mineral melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri sebelum diekspor, maksimal pada Mei 2012.

Pemerintah berpendapat selama ini pengolahan bahan tambang kebanyakan dilakukan di luar negeri, sehingga menguntungkan negara pengimpor dari sisi tenaga kerja, teknologi dan ekonomi secara umum. Permen nomor 7 tahun 2012 menginginkan industri pengolahan bahan tambang dibangun di Indonesia agar menyerap tenaga kerja lokal, memberi nilai tambah yang wajar kepada bahan tambang, serta menggerakkan perekonomian Indonesia.

Baik pemerintah maupun pengusaha pertambangan nasional mempunyai pendapat yang berbeda. Dengan diberlakukannya Permen No.7 Tahun 2012 perusahaan tambang sekala kecil akan mati dan tentunya akan menyebabkan miltifaler effect yang berakhir pada PHK. Untuk saat ini pemerintah yang diwakili oleh Kementeria ESDM tetap pada pendiriannya bawah pemberlakuan Permen No.7 Tahun 2012 akan meningkatkan ekonomi nasional dan akan mengurangi kerusakan lingkungan.

Diluar tumpang tindih peraturan dan perundang-undangan antara UU No.4 tahun 2009 dan Permen No.7 tahun 2012 untuk memecahkan masalah ini, kita harus kembali pada asa dan tujuan pertambangan. Undang-undang RI No.4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara pertama-tama pertambangan menetapkan asas dan tujun pertambangan.

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

  1. a)      manfaat, keadilan, dan keseimkangan;
  2. b)      keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
  3. c)      partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
  4. d)     berkelanjutan dan benvawasan lingkungan.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinanibungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

  1. a)      menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
  2. b)      menjamin nlanfaat pertambangan mineral dan batubara secars berkelaajutan dan benvawasan lingkungan hidup;
  3. c)      menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
  4. d)     rnendukung dan menumbuhkembangkan kenlampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
  5. e)      meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja uiituk sebesarbesar kesejahteraan rakyat; dan
  6. f)       menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Sampai saat ini pemerintah belum merespon keberatan yang diajukan oleh pihak pengusaha terkait dengan pemberlakuan Permen No.7 Tahun 2012. Untuk menanggapi keberatan pihak pengusaha, pemerintah dapat negeluarkan permen yang membatalkan Permen No.7 Tahun 2012 atau peraturan lain yang mengakomodasi keberatan pengusaha dengan memperketat ekspor bahan mentah mineral. Apaun respon pemerintah nanti sesogyanya azas dan tujuan pertambangan yang paling utama yaitu manfaat, keadilan, dan keseimkangan serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa harus dikedepankan.