Tags

, , , ,


By UW

Hasil Sementara Hitung Cepat Pileg 2014

Sementara penghitungan suara pemilu legislatif masih berlangsung, penghitungan quick count (penghitungan cepat) sementara sudah menampakan gambaran hasil akhirnya. PDIP memimpin perolehan suara sementara dengan 18,67%, diikuti Golkar 14,85%, di pisisi ketiga Gerindra 11,43%, Demokrat terjun bebas menjadi 10,24%, PKB melecit menjadi 9,42%, PAN 7,61%, Nasdem menjadi kuda hitam dengan perolehan suara 6,67%, PKS turun menjadi 6,64%, PPP turun menjadi 6,52%, Hanura menanjak dengan perolehan suara 5,38%, PBB cukup dengan perolehan suara 1,59% dan paling buncit PKPI dengan perolehan suara 0,97% (sumber:RRI).

Hasil tersebut ditanggapi berbeda-beda oleh berbagai kalangan. Optimisme tersirat dari wajah pipiman parpol yang perolehan suarannya melecit. Sebaliknya, wajah kecut dan pesimis tersirat pada pimpinan parpol yang perolehan suarannya turun. Sementara para politisi mengambil ancang-ancang menghadapi pemilu selanjuntnya yaitu pilpres, pengamat politik ikut meramaikan dengan tanggapan menggoda, memanas-manasi atas dasar dalih teori dan agrumen ilmiah yang tak terbantahkan. Tidak mau kalah, yang dinamakan dengan ‘pasar’ juga ikut berekasi atas hasil sementara pileg, IHSG terjun bebas, dan nilai Rupiah terhadap Dollar melemah.

Penyelenggaraan Pileg 9 April 2014 terbilang sukses. Walaupun ada sekitar 600 lebih TPS yang harus menjalani pemilu ulang dan angka Golput dapat ditekan, rakyat dapat menyalurkan hak demokrasinya dengan aman, tentram dan damai. Sementara rakyat pasar setelah mengamanatkan kepentingannya untuk diperjuangkan kepada calon legislatif yang dipilihnya, partai politik justru sebaliknya, beruforia dengan menyambut dinamika politik baru yaitu pilpres. PDIP sudah sejak dini menyatakan tidak akan membangun pemerintahan dengan sistem ‘bagi-bagi kursi’, dan mengusung Jokowi sebagai bakal calon Presiden. Gerindra yang dari awal mencalonkan Prabowo sebagai calon Presiden langsung menggalang koalisi dengan melakukan komunikasi ke PPP dan PKB untuk memenuhi target 20% syarat pencapresan. Nasdem sebagai kuda hitam memasang Jusuf Kalla sebagai bakal calon yang digadang-gadang untuk di duetkan dengan Jokowi. Sementara pimpinan tertinggi PKB, Muhamimin Iskandar sedang menimang pilihan paling menguntungkan bagi partainya, PKS mengindikasikan merapat ke Gerindera. Dan, Demokrat partai penguasa pemenang pemilu 2009, yang kini sudah tidak dominan lagi, sepertinya sedang melakukan konsolidasi internal, dan berhitung mengambil langkah politik strategis dengan memanfaatkan posisi SBY sebagai ‘King Maker’.

Hukuman Bagi Demokrat

Menyimak pendapat berbagai kalangan di media, banyak yang optimis dan menaruh harapan besar atas pemilu 2014. Terjungkalnya Partai Demokrat sebagai partai penguasa diurutan ke-4 merupakan hukuman masyarakat kepada partai Demokrat yang pada masa kekuasaanya dipandang tidak dapat membangun pemerintahan yang solid, tegas dan tidak serius memperjuangkan kepentingan rakyat. Hukuman tersebut merepresentasikan keinginan masyarakat akan adanya perubahan. Dari keadaan tersebut, yang diuntungkan adalah PDIP sebagai partai oposisi, Gerindera yang mengusung kepemimpinan Prabowo Subianto dan Nasdem yang sejak jauh hari mengusung visi restorasi Indonesia, sehingga ketiga partai tersebut perolehan suaranya melecit di Pileg kemarin.

Menakar Harapan Rakyat

Untuk sementara ini, hukuman rakyat kepada partai Demokrat sudang terlaksana. Tetapi, apakah harapan rakyat akan adanya pemerintahan yang solid, tegas dan serius memperjuangkan kepentingan rakyat kepada pemerintahan yang akan datang dapat terwujud?

Menakar pemerintahan hasil Pemilu 2014, harapan rakyat akan adanya perubahan yang lebih baik, memiliki pemerintahan yang solid, tegas dan benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat sepertinya sulit terwujud.

Kualitas Legislatif Lebih Buruk Dari 2009

Pemerintahan Indonesia dibangun atas dasar tiga pilar, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Masing-masing pilar memiliki hubungan timbal balik antara satu dengan lainnya. Pemilu 2014 menghasilkan pilar legislatif, dengan fungsi legalisasi setiap peraturan dan undang-undang yang diajukan oleh eksekutif. Pemilu 2009 menghasilkan fungsi legislasi yang tidak maksimal, banyak rancangan peraturan dan undang-undang yang terbengkalai karena tidak terlegalisasi oleh dewan legislatif. Anggota legislatif hasil pemilu 2009 juga banyak yang tertanggap KPK melakukan tindak pidana korupsi, yang mengindikasikan anggota legislatif hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, tidak serius memperjuangkan konstituennya. Itu semua terjadi karena sistem politik yang menghasilkan politik biaya tinggi dan tidak adanya kekuatan politik mutlak, sehingga relasi politik antar partai di senayan tidak dapat dikendalikan dan bergerak atas dasar kepentingan masing-masing partai. Akibatnya, pilar legislatif rapuh, sehingga pemerintahan 2007 -2014 mudah goyah, setiap langkah strategis yang diambil pemerintah jika tidak menguntungkan suatu partai hanya menjadi komoidtas politik melalui mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Bagaimana dengan kualitas legislatif hasil pemilu 2014? Dari hasil sementara perhitungan cepat, menunjukan tidak ada kemenangan mutlak dari partai terntentu, kekuatan legislatif hasil pemilu 2014 cenderung berimbang dan malah menghasilkan konstelasi yang rumit antar partai. Jika pemilu 2009 menghasilkan dua kubu kekuatan legislatif, yaitu kubu pemerintah dan opisisi yang pada kenyataanya relasinya juga rumit, pemilu 2014, sepertinya akan menghasilkan 3 kubu kekuatan legislatif dengan 1 kubu mengambang, yaitu PDIP, Golkar dan Gerindera, dengan kubu mengambang partai Islam yang setiap saat bisa satu suara dan saat lainnya terpecah ke masing-masing kubu.

Dengan konstelasi diatas dan sistem politik biaya tinggi sebagai hasil pendidikan politik yang buruk, partai akan cenderung berpikir praktis, setiap keputusan politik sudah dapat dipastikan hanya bersifat praktis, mempertimbangkan kepentingan jangka pendek dalam lingkup yang sempit. Jika demikian, sudah dapat dipastikan pilar legislatif yang dihasilkan dari pemilu 2014 tidak akan solid, dan tidak benar-benar memperjuangkan kepetingan rakyat. Ini, akan berdampak buruk pada dua pilar lainnya yaitu eksekutif dan yidukatif, akan menghambat pembangunan dan menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Pimpinan yang Tersandera

Konstelasi politik saat ini hampir sama dengan Pemilu 2009, hanya aktor utamannya saja yang berbeda. Pada Pemilu 2009 aktor utamanya adalah Demokrat dengan SBY sebagai Capres, PDIP dengan megawati sebagai Capres, dan Golkar dengan Jusuf Kalla sebagai Capres, kini muncul Gerinda dan Prabowo-nya menggantikan Demokrat. Belajar dari Pemilu 2009, walaupun SBY dan Demokrat berhasil memenangkan Pemilu, tetapi kenyataanya pemerintahan koalisi yang dibangunnya malah menyandera SBY sebagai Presiden. Pemerintahan hasil koalisi tidak kompak, tidak efektif dan efisien, sehingga eksektif sebagai pilar pelaksana pembangunan tidak bekerja dengan baik. Wakil partai yang duduk di kabinet tidak dapat bekerja dengan baik karena adanya tuntutan partai. Koordinasi antar mentri dikabinet tidak jalan, instruksi presiden sebagai pimpinan teringgi eksekutif dipahami secara politis.

Hasil perhitungan cepat sementara yang mengindikasikan tidak adanya partai yang memenuhi Presidential Threshold memaksa setiap partai yang akan mengusung capres untuk berkoalisi dengan partai lain. Sejarah Pemilu 2009 terulang, bahkan mungkin akan menghasilkan pemerintahan yang lebih buruk.

PDIP dengan Jokowi-nya yang sebelumnya percaya diri mendapatkan 25% suara Pileg dan yakin mampu menempatkan 20% wakilnya di DPR, melihat kenyataan sementara, kini mereka rajin membangun komunikasi politik dengan partai lain. Walaupun Jokowi sudah menyatakan tidak akan ‘bagi-bagi kursi’ kenyataanya, Cawapres pendampingnya kemungkinan besar dari luar PDIP. Sementara Golkar masing wait and see, Gerindera lebih jujur dan realistis dengan menawarkan power sharing dalam sistem koalisi yang dibangunnya.

Koalisi antar partai untuk memenuhi Presidential Threshold hanya menghasilkan koalisi kekuasaan. Koalisi dimana partai bersepakat bekerjasama untuk meraih kekuasaan tertentu dan berbagi kekuasaan itu sesuai dengan kesepakatan. Koalisi kekuasan merupakan respresentasi dari politik praktis yang sifatnya jangka pendek, kerjasama partai tidak dibangun atas dasar chemistry visi dan misi masing-masing partai.

Koalisi kekuasaan hanya menghasilkan presiden definitif, yaitu presiden yang tersandera oleh kepentingan partai, tidak memiliki kekuasaan penuh atas eksekutif dan akan selalu dijegal melalui jalur legislatif sehingga tidak dapat membangun pemerintahan yang solid, efektif dan esisien.

Kesadaran Rakyat

Melihat kenyataan sekarang, sepertinya harapan rakyat akan adanya perubahan, yaitu terwujudnya pemerintahan yang solid, bersin, bertanggungjawab dan benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat sepertinya belum akan terwujud pada momentum Pemilu 2014.

Hasil Pemilu2014 kemungkinan tidak akan menghasilkan pemerintahan yang solid yang berdiri diatas tiga pilar legislative, eksekutif dan yudikatif yang kokoh, saling menopang antara satu dengan lainnya.

Euforia yang dipertontonkan setelah Pileg hanya euforia pada tingkat elit yang haus kekuasaan. Nyatanya, partai dan elitnya langsung memanfaatkan suara rakyat untuk bargain dalam mekanisme koalisi dengan partai lain. Tidak mempedulikan partai yang diajak koalisi apakah sesuai dengan karakter konstituennya. Bagi partai suara rakyat hanya alat untuk meraih kekuasaan. Bagi elit politik suara rakyat hanya alat untuk mencapai posisi tertentu didalam pemerintahan.

Mungkin rakyat sudah menyadari hal itu. Bagi rakyat, mungkin pemilu dipandang sebagai perjudian antara harapan perubahan dan rasa welas asihnya terhadap Caleg dan Capres yang sudah mengeluarkan uang banyak, sehingga muncul opsi ‘daripada memilih ini mendingan memilih itu’, ‘daripada yang jadi ini lebih baik memilih itu’.