Tags

, , , , , ,


Oleh Antasena Wiyono & Artif Santoso

Mengacu pada rilis berita dari Republika online, disela pelaporan harga pangan kepada Presiden (Rabu10/8), Menko Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan presiden belum puas dengan penurun harga beras dan masih ingin ada penurunan.Disebutkan, perkembangan harga beras mengalami penurunan 1,1% dimabding posisi januari 2016. Darmin mengatakan produksi pangan khususnya beras memang mengalami peningkatan karena masih adanya hujan dimusim kemarau.

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Menko, seperti dirilis dari berita Tempo, sebelumnya Senin 1 Agustus di Jakarta kepala BPS Suryamin mengatakan harga rata-rata GKP di petani Rp 4.376 per kilogram atau turun 2,79 persen dan di penggilingan Rp 4.458 per kilogram atau turun 3,03 persen. Harga gabah kualitas rendah di tingkat petani Rp 3.831 per kilogram atau turun 4,41 persen, di tingkat penggilingan padi Rp 3.912 atau turun 4,82 persen.

Dilapangan, di beberapa daerah sentra penghasil gabah, harga gabah sudah terjun bebas. Seperti di daerah Cilacap, harga gabah kering panen kualitas rendah beradar dikisaran Rp 3.100 sampai Rp 3.400, begitu juga di daerah lainnya. Penurunan harga gabah di tingkat petani selain memasuki masa panen raya, juga disebabkan adanya peredaran beras impor yang sampai ke tingkat warung kecil di desa.
Selama ini bahan pangan dianggap sebagai penyebab inflasi paling besar. Pemerintah rajin menekan harga pangan dengan melakukan impor, memperbanyak suplai untuk menekan harga. Apa yang dilakukan pemerintah seharusnya bukan menurunkan harga beras semurah-murahnya untuk menekan infelasi.

Pemerintah sedianya hati-hati dengan penurunan harga gabah di tingkat petani. Jumlah petani padi adalah yang paling banyak, dan data BPS menunjukan adanya penurunan jumlah petani per tahun. Tiga tahun terakhir jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jam kerja utama dan lapangan pekerjaan utama pertanian, perkebunan, perhutanan, perburuan & perikanan mengalami penurunan dari 39.220 (agustus 2013), 38.973 (agustus 2014), 37.748 (agustus 2015).

Berdasrakan data BPS indek nilai tukar petani pada bulan juli sebesar 101,39 atau turun 0,08 persen dibanding bulan sebelumnya. Indek harga yang diterima petani padi 121,11 pesren, tetapi indek harga yang dibayar petani padi untuk indeks konsumsi rumah tangga lebih besar, yaitu 128,99 persen. Artinya petani mengalami kemerosotan daya beli sebesar 7,88persen. Penurunan ini membawa implikasi yang serius bagi perekonomian perdesaan yang ditopang sektor pertanian yaitu menciptakan disinsentif.
Data tersebut menunjukan rumah tanggap petani padi mengalami defist sebesar 7,88 persen. Hasil panen petani padi tidak cukup untuk konsumsi rumah tangga. Pendapatan tambahan petani padi yang sedianya digunakan untuk saving atau investasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampaknya, karena sebagian besar keberadaan petani padi di diperdesaan, perekonomian perdesaan akan mengalami penurunan. Jumlah petani padi akan semakin berkurang karena mata pencaharian tersebut tidak dapat memebuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Urbanisasi akan meningkat dan kesenjangan sosial akan semakin lebar.

Jadi, mengapa Presiden Jokowi menginginkan penurunan harga beras lagi? Apakah orang desa harus menyubsidi orang kota yang relative lebih baik pendapatannya lalu siapa yang memikirkan nasib petani?